Penyuluhan hukum terkait partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan desa di Desa Koto Masjid Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar

  • Dessy Artina Fakultas Hukum, Universitas Riau
  • Mexsasai Indra Fakultas Hukum, Universitas Riau
  • Emilda Firdaus Fakultas Hukum, Universitas Riau
  • Gusliana HB Fakultas Hukum, Universitas Riau
  • Zulwisman Zulwisman Fakultas Hukum, Universitas Riau
  • Muhammad A Rauf Fakultas Hukum, Universitas Riau
  • Zainul Akmal Fakultas Hukum, Universitas Riau
Keywords: community participation, village regulations, koto masjid village

Abstract

After the enactment of Law Number 6 of 2014 concerning Villages on 15 January 2014, the Republic of Indonesia now has laws specifically regulating the administration of village governance. A very important part is the arrangement of village regulations. Village regulations are set by the village head after obtaining approval with the Village Consultative Body. In the process of establishing village regulations, community participation is needed, so that the output of village regulations can fulfil aspects of local community needs that are conveyed through the Village Consultative Body. The aspirations of the local community in the form of input and contribution ideas are more effective, because community complaints and opinions are taken into consideration in decision making. Related to this matter, the formulation of the problem in this study is how is community participation in the process of establishing Village Regulations in Koto Masjid Village, District XIII, Koto Kampar, Kampar Regency? There are still very many village organizers (Village Heads and Village Consultative Bodies) and village communities who do not yet have the knowledge and expertise in the field of legislation. This has the potential to affect the success of the implementation of the Law on Villages, and even does not rule out the possibility of creating legal chaos, among others, the occurrence of conflicts and overlapping laws and regulations. So that in the future knowledge of the establishment of legislation is needed which is able to encourage people to participate in the formation of village regulations, realize Village Regulations that are aspirational, responsive, obedient, harmonious and harmonious vertically and horizontally in the framework of developing national legal systems based on The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, and produced a Draft Law and Regulations that could be accounted for philosophically, juridically and sociologically. Knowledge can be obtained through legal counselling, especially legal counselling related to community participation in the process of establishing village regulations in Koto Masjid Village, District XIII Koto Kampar, Kampar District.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Adi, I. R. 2007. Perencanaan Partisipsi Berbasis Aset Komoditis, dari Pemikiran Menuju Penerapan. FISIP UI Press. Depok.

Adisasmita, R. 2006. Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan. Graha Ilmu. Yogyakarta.

Agustyarna, W. 2014. Proses Penyusunan Peraturan Desa (Studi Kasus Di Desa Penganten Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014). Naskah Publikasi, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Apriyani, R. 2012. Partisipasi Masyarakat Dalam pelestarian Hutan Mangrove Di Desa Eretan Kulon Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu. Universitas Pendidikan Indonesia. Bandung.

Astawa, I. G. P. 2009. Problematika Hukum Otonomi Daerah di Indonesia. Alumni. Bandung.

Dwiningrum, S. I. A. 2015. Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pedidikan. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Firmansyah, S. 2019. Sosial dan Budaya: Partisipasi Masyakat. Makalah. 5 Juni. diakses dari https://sacafirmansyah.wordpress.com/2009/06/05/partisipasi-masyarakat/ Diakses pada tanggal 21 Juli 2019, pukul 11:17 WIB.

Hamzah, H. & K. Redindo. 2009. Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah. Kencana Media Group. Jakarta.

Haw, W. 2002. Otonomi Daerah dan daerah Otonom. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Hermansyah. 2015. Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung (Studi Kasus di Desa Tanah Merah dan Desa Sambungan). eJournal Pemerintahan Integratif, 3(2),351-362 ISSN 0000-0000, ejournal.pin.or.id diunduh tanggal 7 Desember 2016

Huda, N. & Nazriyah. 2011. Teori dan Pengujian Peraturan Perundangundangan. Nusa Media. Bandung.

Kadar, P., A. A. Nasihuddin, & R. A. Riswari. 2017 . Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa. Jurnal Idea Hukum, 3(1), Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.

Mardiyanto, T., & P. Soebiato. 2015. Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik. Edisi Revisi. Alfabeta. Bandung.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa

Peraturan Menteri Desa Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa.

Santoso, A. & Heroepoetri A. 2005. Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Daerah (Perspektif Hukum Dan Demokrasi). PT. Alumni. Bandung.

Sofyan. 2014. Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Penyusunan Peraturan Desa Di Desa Toapaya Selatan Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan. Skripsi. Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang.

Suantra, I. N, & I. K. P. Sudibya. 2016. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Desa Dari Perspektif Good Village Governance. Laporan Penelitian, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar, Hlm. 2.
Syafiie, I. K. 2002. Sistem Pemerintahan Indonesia. PT. Rineka Cipta. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Published
2019-10-30
How to Cite
Artina, D., Indra, M., Firdaus, E., HB, G., Zulwisman, Z., Rauf, M., & Akmal, Z. (2019). Penyuluhan hukum terkait partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan desa di Desa Koto Masjid Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar. Unri Conference Series: Community Engagement, 1, 590-597. https://doi.org/10.31258/unricsce.1.590-597