Pola kerjasama kepala desa dengan badan permusyawaratan desa dalam pembangunan desa

  • A Zarkasi Universitas Jambi
  • Dimasrizal Dimasrizal Universitas Jambi

Abstract

Pemerintahan desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat serta menjadi tonggak strategis untuk keberhasilan semua program yang dijalankan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pembangunan desa akan dirancang pada musyawarah pembangunan desa antara Pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa serta tokoh masyarakat. Kendala yang dihadapi oleh mitra adalah persoalan tentang bagaimana pola kerjasama yang seharusnya terjalin antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam proses pembangunan desa. Pemerintahan Desa dalam hal ini Desa Petajen Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat untuk merancang pembangunan desa. Berdasarkan permasalahan mitra tersebut maka metode yang digunakan dalam pengabdian ini yaitu dengan melakukan penyuluhan, serta melakukan monitoring evaluasi terhadap mitra pengabdian yaitu Desa Petajen. Dari hasil evaluasi yang dilakukan ditemukan pesoalan mitra yaitu kurangnya pengetahuan antara Kepala Desa dengan Badan permusyawaratan Desa dalam hal pembangunan desa. Temuan lain juga menunjukkan bahwa kurangnya pengetahuan aparatur desa dikarenakan tingkat pendidikan yang rendah serta tidak adanya bimbingan teknis yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam meningkatkan pembangunan desa. Oleh sebab itu, perlu dilakukan pendampingan lebih lanjut dalam peningkatan kemampuan kerjasama antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa untuk meningkatkan pembangunan desa.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ibnouf, M. H., Sheqwarah, M. N., & Sultan, K. I. 2015. An Evaluation of the Participatory Learning and Action (PLA) Training Workshop. Journal of Agricultural Science, 7(12), 144–150. https://doi.org/10.5539/jas.v7n12p144

Ketaren S. 2008. Pengantar Teknologi Minyak dan Lemak Pangan. UI-Press. Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan.

Rozalli, A. 2011. Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala daerah Secara Langsung. Rajawali Pers. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014.
Published
2019-10-30
How to Cite
Zarkasi, A., & Dimasrizal, D. (2019). Pola kerjasama kepala desa dengan badan permusyawaratan desa dalam pembangunan desa. Unri Conference Series: Community Engagement, 1, 652-657. https://doi.org/10.31258/unricsce.1.652-657